TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh PASAL 21) DI PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA BANDUNG

Abstrak

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan pajak yang dipungut oleh pemberi kerja sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap merupakan sarana untuk pemenuhan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Pelaksanaan Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) di PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama (KCU) Bandung. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif, jenis data cross section, dan wawancara dengan pegawai PT. TASPEN (data primer). PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung telah efektif melaksanakan kegiatan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pelaksanaan Pemotongannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, tata cara pemotongannya sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, Penyetorannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, serta pelaporannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 dan teknis penyampaiannya sesuai dengan PER-02/PJ/2019. Dikatakan efektif karena prosedur yang digunakan telah sesuai dengan ketetuan perpajakan, dokumen pajaknya lengkap, pembayaran pajaknya tepat, dan pelaporannya tepat waktu. Untuk itu, PT. TASPEN (Persero) tidak pernah dikenakan sanksi perpajakan .

Berkas

Detail