PERANAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DI INDONESIA

Abstrak

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Terkait dengan pengawasan public terhadap pelaksanaan APBD, ada sebuah pertanyaan yang sering dilontarkan terutama oleh apparat pemerintah atau pejabat public, yaitu apa kepentingan dan manfaatnya apabila public mengawasi pelaksanaan APBD? Ketersediaan dan aksesbilitas dokujmen dokumen inilah yang selama ini menjadi tantangan dalam pengawasan APBD, karena adanya paradigm terutama di kalangan apparat pemerintah atau [ejabat public yang menyatakan bahwa berbagai dokumen yang berkaitan dengan anggaran tersebut merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh public. Dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi public, maka secara legal formal sudah ada jaminan bagi public dalam mengakses atau mendapatkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan anggaran. Penelitian ini menggunakan analisis deskripsf dengan melakukan wawancara dan studi literatur yang mana hasilnya dapat diketahui bahwa pertama, masyarakat sipil tidak mempunyai cukup informasi mengenai proses perencanaan dan penganggaran. Kedua, karena pemerintah daerah sengaja tidak membangun proses dan mekanisme keterlibatan atau partisipasi masyarakat sipil dengan jelas. Ketiga, masyarakat sipil tidak mempunyai kapasitas dari sisi pengetahuan dan keterampilan untuk terlibat. Keempat, masyarakat sippil merasa apatis duluankarena berbagai usulan pembangunan yang diusung mulai dari tinggat desa hungga Kabupaten selalu kandas ditengah jalan. Kelima, pemerintah daerah merasa bahwa keseluruhan proses APBD adalah milik mereka, bukan milik masyarakat sipil.

Berkas

Detail