MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PAJAK, SANKSI PAJAK DAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENDORONG MASYARAKAT TAAT PAJAK (Studi Pada SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta Jawa Barat)

Abstrak

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan mobilisasi dan penerimaan pajak kendaraan di daerahnya. Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah menjadi harapan besar untuk terciptanya kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, Sanksi Pajak dan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Taat Pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data ini menggunakan alat bantu kuesioner dengan jumlah 26 pernyataan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan populasi dan sampel dari Wajib Pajak yang berada di SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta dengan jumlah 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling dengan pengujian menggunakan uji asumsi klasik, regresi linear berganda, korelasi dan uji hipotesis yaitu uji f, uji t serta koefisien determinasi dengan alat analisis SPSS Versi 22. Hasil pengujian menunjukan bahwa (1) Modernisasi Sistem Administrasi Pajak tidak berpengaruh terhadap taat pajak karena nilai t hitung 1,900 < dari nilai kritis 1,985, (2) Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap taat pajak karena nilai t hitung 3,933 > dari nilai kritis 1,985, dan (3) Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap taat pajak karena nilai t hitung -0,375 < dari nilai kritis 1,985. Koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas hanya mampu menjelaskan sebesar 18,5%. Kata kunci: Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, Sanksi Pajak, Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Berkas

Detail