Politik Identitas dan Jejaring Politik Dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012

Abstrak

Perubahan pola pemerintahan yang sentralistis menjadi desentralistis membawa pergeseran lokus kekuasaan dari pusat ke daerah, termasuk pula perluasan kewenangan politik di tingkat lokal. Semangat demokratisasi yang terjadi pasca kepemimpinan Orde Baru memunculkan dampak ikutan berupa desentralisasi dengan diberlakukannya UU No.22/2001 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No.32/2004 dan UU 12/2008. Otonomi daerah menjadi pintu masuk bagi kebangkitan politik identitas di aras politik lokal. Kondisi tersebut terjadi di kota metropolitan Jakarta, dimana sebagai ibukota negara didiami oleh penduduk yang berasal dari beragam identitas. Realitasnya, mobilisasi berbasis identitas diaktualisasikan oleh pasangan calon gubernur yang berkompetisi dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta Tahun 2012 terutama terlihat nyata pada putaran kedua antara petahana gubernur Fauzi Bowo yang berpasangan dengan Nachrowi Ramli (Foke – Nara) berasal dari identitas etnis Betawi melawan pasangan Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi – Ahok) yang merupakan perpaduan identitas etnis Jawa berasal dari Solo dan etnis Tiong Hoa berasal dari Belitung Timur, Sumatera. Dengan kemajuan teknologi informasi, komunikasi politik melalui jejaring sosial pun dilakukan oleh pasangan calon gubernur dan para relawan yang bekerja untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat DKI Jakarta dalam memenangkan pertarungan memperebutkan kursi DKI 1

Berkas

Detail