ANALISIS PERBANDINGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERUTANG SEBELUM DAN SETELAH BERLAKU KEBIJAKAN PP 58 TAHUN 2023 (Studi Kasus Pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran Lembang)

Abstrak

Perubahan regulasi perpajakan di Indonesia, khususnya terkait PPh Pasal 21, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi perekonomian terkini. Kebijakan terbaru yang dituangkan dalam PP 58 Tahun 2023 menjadi perhatian karena berpengaruh langsung terhadap jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh pegawai maupun dipotong oleh pemberi kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang sebelum dan setelah diberlakukannya PP 58 Tahun 2023 di BRMP Sayuran Lembang dan bagaimana respons wajib pajak serta pemotong pajak di BRMP Sayuran Lembang terhadap perbedaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai BRMP Sayuran Lembang yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Adapun metode sensus yang digunakan pada penelitian ini, yaitu teknik pengambilan sampel dimana seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Uji Paired Sample t-Test (Uji T) dengan menggunakan bantuan program SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara bpajak terutang 2023 dan pajak terutang 2024. Kebijakan PP 58 Tahun 2023 memberikan dampak yang signifikan terhadap besaran pajak yang terutang. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya penyesuaian perencanaan pajak baik bagi wajib pajak maupun pemotong pajak agar dapat memahami, mengantisipasi, dan menyesuaikan kewajiban pajaknya sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kata Kunci : Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21, PP No. 58 Tahun 2023, Pajak Terutang, Analisis Perbandingan

Berkas

Detail